"Tentu kita harus merujuk peraturan perundang-undangan dalam negeri kita yang melarang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang, termasuk ganja di dalamnya. Itu kan jadi komoditas yang dilarang. Tentu saya tidak mengerti juga dan ini kan menjadi haknya Pak Rafli untuk memberikan pendapat dan pernyataannya. Ya selebihnya silakan pemerintah yang merespons," kata anggota Komisi VI DPR F-Demokrat Herman Khaeron saat dimintai tanggapan, Jumat (31/1/2020).
"Tetapi kalau saya berpandangan pentingnya kita tetap menjaga koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku meski saya menghormati pandangan anggota lain. Selebihnya silakan direspons oleh pemerintah," sambung Herman.
Secara pribadi, Herman menyebut penggunaan ganja merupakan kesalahan, baik secara moril maupun peraturan perundang-undangan. Menurutnya, penggunaan ganja bisa merusak mental dan karakter bangsa. Namun, Herman mengaku menghormati pendapat anggota DPR Fraksi PKS itu yang disampaikan dalam rapat resmi.
"Kalau selama negara itu melarang terhadap kategori yang tercantum dalam daftar narkotika dan obat-obatan terlarang, ya kita konsisten menjaganya agar tetap sebagai sesuatu yang terlarang dan kita masih banyak komoditas lainnya yang tentu itu bisa dijadikan komoditas unggulan negeri ini," tutur Herman.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPR F-PKS Rafli mengusulkan pemerintah mengekspor ganja dalam rapat bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto membahas perjanjian dagang ASEAN dengan Jepang. Ganja menurutnya bisa digunakan sebagai obat. Terlebih lagi, kata dia, ganja bisa tumbuh mudah di Aceh.
"Misalnya, ganja ini. Entah untuk kebutuhan farmasi atau apa aja jangan kaku lah kita harus dinamis. Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ini ganja harus jadi komoditas ekspor bagus," kata Rafli.
Sumber: Detik.com
