Andi Firdhaus Lancok : Pemerintah Aceh dan Gugus Tugas belum serius menangani Covid-19

Laporan: Admin author photo

PIDIE | Menyusul semakin meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Aceh, dan meningkatnya angka pasien positif yang telah mencapai 1.044 orang per tanggal 17 Agustus 2020.

Dengan meningkatnya jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal hingga mencapai 26 orang berdasarkan data terkonfirmasi. data tersebut terlihat dari perkembangan trend lonjakan terakhir pada Senin (17/8/2020), sebanyak 168 kasus positif baru per hari, dan Aceh menduduki peringkat 3 besar nasional.

Andi Firdaus mewakili suara Rakyat Aceh menilai Pemerintah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 belum serius dalam menangani pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 secara masif dan terukur.

Terkonfirmasi kepada Media Andi Menjelaskan bahwa "Pemerintah masih terkesan lambat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona merah".

Hal ini terlihat dalam skenario dan strategi Pemerintah yang belum bisa meyakinkan publik maupun masyarakat aceh khususnya dalam menangani penyebaran Covid-19, sehingga terjadi kekhawatiran dan kebingungan.

Tidak hanya itu, sinkronisasi data dengan lembaga lain, menjadi nilai kekhawatiran masyarakat akan terus menyebarnya virus corona. seperti hubungan dengan laboratorium Unsyiah, yang kemudian membuat publik dan rakyat Aceh bertambah ragu.

"Pemerintah Aceh mengaku masih kekurangan alat tes cepat pendeteksi dini bagi kesehatan masyarakat, bahkan sample test swab masih dikirim ke Jakarta". Ucap Andi.

"Anggaran refocusing sebesar Rp2,3 triliun belum mengarah pada upaya yang mendukung penanganan dan pencegahan Covid-19, bahkan belum transparan yang membuat rakyat Aceh justru curiga." Lanjut Andi.

Dengan pertimbangan kemanusiaan dan nasib rakyat Aceh, serta transmisi lokal penyebaran wabah virus yang semakin masif, Andi Firdaus meminta kepada Pemerintah Aceh untuk Segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 yang sedang masif terjadi di Aceh.

Andi Firdasus juga berharap kepada Pemerintah Aceh untuk Segera mengirimkan surat usulan PSBB kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, agar mendapatkan izin sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020.

Dengan harapan Peraturan Penerapan PSBB sudah sesuai dengan PP No 21 Tahun 2020 yang didasarkan pada pertimbangan besarnya ancaman, teknis operasional, dukungan sumber daya yang jauh dari berkecukupan. Penerapan PSBB sejalan dan memenuhi kriteria sesuai PP yaitu Jumlah kasus atau kematian akibat virus Covid-19 meningkat dan menyebar secara signifikan.

"Pemerintah Aceh tidak menunggu penerapan PSBB setelah ratusan ribu orang terpapar dan ribuan orang meninggal. untuk itu Pemerintah Perlu tindakan tegas dan segera merumuskan skenario pasca PSBB diberlakukan, dengan memperhatikan kebutuhan dasar rakyat Aceh". Tutur Andi.

Dari sekian permasalah dan ungkapan terkonfirmasi ke media selanjutnya Andi mewakili suara rakyat terus memantau kinerja Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Segera efektifkan anggaran refokusing yang nilainya triliunan terfokus pada penerapan PSBB dan tindakan kesehatan lainnya yang dibutuhkan, seperti APD dan fasilitas kesehatan lain di tingkat kabupaten dan kecamatan". Tutup Andi (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini