SIGLI | Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil-BPN) Aceh mengelar kegiatan bertajuk “Penandatangan Pakta Integritas dalam Rangka Pencanangan Zona Integritas”, di lokasi Halaman depan Kantor BPN setempat.Kepala BPN Pidie Saiful Bahri, SH MH membacakan Pakta Integritas dihadapan delapan pejabat ekternal termasuk Bupati Pidie Roni Ahmad,SE, Kamis (10/9/2020).
Pencanangan itu ditandai dengan
penandatangan Pakta Integritas, oleh Bupati Pidie, Kapolres Pidie, AKBP Zulhir
Destrian,SIK MH, Kodim 0102/Pidie, Ketua
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Syariah, Kejari Sigli, Perwakilan
PPAT/Notaris, Perwakilan PWI Aceh disaksikan Kakanwil BPN Aceh, DR.Agustyar Syah
S.Sit,SH,MH dan dihadiri, Kepala kasubbag TU dan seluruh pegawai Kantor BPN
Pidie, turut serta membubuhkan tandatangan pada pakta integritas dengan tetap
mengikuti protokol kesehatan.
Bupati Pidie Roni Ahmad, disapa
Abusyik, dalam sambutan tanpa teks tertulis antara lain mengatakan, sangat
apresiasi dengan pencanangan ini, gerakan ini akan memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam mengakses pelbagai kebutuhan terkait Pertanahan, kata Abusyik.
komitmen ini penting sekali sebagai langkah
mencegah adanya penguasaan tanah oleh”bandit-bandit” tanah atau pengusaha kaya
yang mempunyai pengaruh untuk menguasai tanah, dan ini perlu diperhatiakan
serius, pinta Abusyik.
“ Sesuai arahan Presiden, terkait
kasus tanah ini perlu kita perbaiki dan selesaikan, karena jangan terjadi
persoalan , dan jika kita ingin keluar dari persoalan ini, perlunya segera kita
tuntaskan,” tegas Abusyik
Selumnya kakanwil BPN Aceh,
Agustyarsyah mengatakan, Komitmen pakta
integritas kita bangun menuju wilayah
bebas korupsi(WBK), wilayah bersih bebas
melayani(WBBM)diseluruh Kabupaten Kota, hal ini sesuai arahan Kementerian
Agraria /Tata Ruang BPN RI, jelas Agustiarsyah.
“ Kita perlu wujudkan birokrasi
reformasi melalui zona integritas(ZI), kita sudah miliki aplikasi sentuh dimana
aplikasi ini memudahkan bagi masyarakat untuk mendaftar dan mengambil berkas, aplikasi
ini mencegah terjadinya ruang-ruang korupsi, jadi warga datang daftar dan
selesai ambil berkas lalu pulang,”katanya.
“ Pencanangan ini selain komitmen
kita untuk melayani WBK dan WBBM, Aceh
merupakan Provinsi ke 2 sedangkan secara
Nasional, Aceh berada pada posisi rangking ke-5, “ sebut Agustyarsyah (Hasballah B)