Kepala Dinas Pendidikan Aceh Inovasikan Terbentuknya Unit Layanan BLUD Pada SMK

Laporan: Admin author photo
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Inovasi Pembentukan Unit Layanan BLUD Pada SMK
Dok. Ist

AcehPress.com, BANDA ACEH | Untuk mewujudkan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pemerintah Aceh melalui dinas Pendidikan Aceh terus berupaya guna menciptakan SMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD) Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan.

Dengan harapan, dengan adanya unit layanan BLUD tersebut nantinya SMK akan menjadi pusat industri di daerah sesuai dengan potensi dan bidang keahlian masing-masing sekolah kejuruan, serta akan meningkatkan kompetensi peserta didik, baik lokal, nasional maupun Internasional.

Tujuan SMK di Aceh menjadi unit layanan BLUD ini guna menjadikan sekolah kejuruan sebagai tempat layanan usaha, baik barang atau jasa yang nantinya dapat meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa dalam menjalankan praktek industri dengan melaksanakan sistim pembelajaran teaching factory.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri, MM, menyebutkan, Unit Layanan BLUD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (PTKK) Dinas Pendidikan Aceh nantinya dengan program teaching factory akan melatih peserta didik pada sekolah kejuruan untuk melakukan meproduksi barang dan jasa selayaknya industri lainnya dengan legal berbadan hukum BLUD serta pola keuangan yang flexsibel. Nantinya produk hasil praktik dan aktifitas bisnis pada unit produksi sekolah kejuruan tidak hanya menjadi pajangan semata, akan tetapi akan dipasarkan kepada masyarakat luas.

“Saat ini cukup banyak produk di SMK yang ada di Aceh mempunyai nilai ekonomis, baik produk barang maupun jasa yang di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai selama ini, dengan hadirnya unit layanan BLUD ini nantinya hasil dari usaha dan kegiatan pembelajaran dengan metode teaching factory dapat menjadi pembiayaan tambahan untuk peningkatan kompetensi serta daya saing bagi SMK itu sendiri.

Maka BLUD PTKK Disdik Aceh sudah selayaknya dibentuk, dan SMK sebagai unit layanan yang akan menjadi pusat industri di sekolah,” katanya, Senin 15 Februari 2021.

Jika dilihat dari sistem pendidikan secara keseluruhan, menurut Hudri, Aceh masih dihadapkan dengan satu persoalan besar yaitu pengangguran.

Maka perlu adanya inovasi di sekolah kejuruan guna mejawab tantangan serta salah satu cara mengurangi angka pengangguran, salah satunya adalah penerapan teaching factory disekolah, atau menjadikan sekolah kejuruan menjadi pusat industri yang legal.

Melihat kebutuhan ini, maka perlu mengembangkan konsep pendekatan pembelajaran yang dikenal sebagai teaching factory (Tefa). Konsep ini menyajikan model pembelajaran berbasis produk (barang/jasa) melalui sinergi sekolah dengan industri untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Nah, saat ini, Dinas Pendidikan Aceh, melalui UPTD Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan sedang menyiapkan draft yang akan tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) yang mengatur tentang tata kelola, rencana strategis, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimana dokumen tersebut merupakan sebagai syarat administrasi untuk pengajuan pembentukan BLUD sesuai dengan permendragi 79 Tahun 2018 tentang pembentukan BLUD.

“ Insyaallah, draf pergub tersebut akan kita ajukan akhir bulan februari tahun 2021 ini ke Setda Aceh untuk proses finalisasi dan penetapan. Kita ingin menjadikan SMK sebagai unit layanan agar bisa berinovasi, berkopetensi dan berkreatifitas dengan menciptakan lulusan kejuruan yang trampil dan siap menuju kedunia kerja.

Maka Saya juga minta para kepala SMK seluruh Aceh agar fokus dan serius dengan mengembangkan produk-produk unggulan setiap sekolahnya melalui aktifitas pembelajaran teaching factory dan menjadikan sekolah sebagai unit layanan BLUD yang produktifitas dan berdaya saing” tuturnya.

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) unggul yang seiring dengan kebutuhan dunia usaha maupun industrinya.

“Ini sebenarnya adalah mimpinya ‘link and match’.  Apa yang ada di industri bisa dikerjakan di sekolah, dan sekolah juga bis".

Peningkatan mutu lulusan menjadi target utama semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk juga dengan SMK Negeri 1 Lokop Aceh Timur. Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, maka pihak SMKN 1 Lokop menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Serbajadi.

Kesepakatan kerja sama antar kedua pihak tersebut dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani bersama pada Sabtu (23/01/2021) di komplek SMKN 1 Lokop Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, dan dihadiri oleh unsur Muspika Kecamatan Serbajadi, Komite Sekolah, Kepala BPP, dewan guru serta pemilik lahan tempat siswa PKL.

Kepala SMKN 1 Lokop Kamaruzaman, SE.Ak melalui realease yang dikirimkan ke media ini, menyebutkan salah satu point penting yang tertuang dalam MoU tersebut adalah kerjasama dalam bidang Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk siswa.

Lanjutnya lagi, PKL ini merupakan bentuk kesepakatan kerjasama antara institusi pasangan dengan pihak sekolah dalam keterlaksanaan praktek bagi siswa yang merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda.

Mantan guru SMKN 1 Idi ini juga mengharapkan, kedua belah pihak secara sungguh-sungguh dapat aktif pada setiap kegiatan yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, yaitu mulai dari perencanaan, penyelenggaraan sampai dengan tahap penilaian.

“Sesuai keputusan wali murid untuk tahun 2021 ini mengingat kondisi covid 19 belum berakhir, maka siswa SMKN 1 Lokop akan melaksanakan PKL di BPP Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, namun kompetensi yang diharapkan pada siswa tetap terpenuhi”, jelas Kamaruzaman.

Sementara itu, Geuchik Desa Tualang, Muhammad sangat menyambut baik kegiatan PKL yang dilaksanakan di desanya.

“Saya atas nama Kepala Desa, menyambut baik pelaksanaan PKL siswa di desa kami, selain warga desa bisa melihat langsung kegiatan tersebut, juga secara ekonomi dapat membantu para wali murid”, pungkasnya. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini