 |
| Dok. Ist |
AcehPress.com, ACEH TAMIANG | Kurangnya kooperatif terhadap para insan yang bertugas di daerah kabupaten Aceh Tamiang, dimana selama ini para jurnalis itu telah banyak memberikan kontribusi pemberitaan tentang kinerja dan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang itu.
Tapi sayang, pemerintah daerah Aceh Tamiang sendiri tidak menghargai hal itu, sehingga membuat puluhan wartawan dari berbagai media yang bekerja di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan aksi damai di kantor Bupati, serta di gedung DPRK Aceh Tamiang setempat, sekira pukul 9.30 Wib, Jum'at (9/4/2021).
Aksi damai yang dilakukan atas tidak di tanggapinya surat permintaan audensi dari para Wartawan sesuai surat nomor : 013/Kop.BW/I/III/2021 tertanggal 08 Maret 2021 oleh Bupati Aceh Tamiang.
Kedatangan puluhan wartawan di kantor Bupati Aceh Tamiang itu disambut oleh Asisten 1 bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang, Drs. Amiruddin di dampingi Kabag Humas Agusliayana Devita, S.STP, Kasatpol PP Aceh Tamiang, drh.Asma'i dan dikawal oleh sejumlah personel Polres Aceh Tamiang.
Dalam aksinya, para wartawan menyampaikan tuntutannya dan meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk tidak melakukan pemutusan langganan media cetak di setiap SKPK di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang, termasuk tidak membeda-bedakan pemberian dana iklan untuk media serta Pemkab Aceh Tamiang.
Tidak hanya itu saja, insan Pers itu juga menuntut agar pemerintah daerah Aceh Tamiang dapat menganggarkan dana operasional wartawan untuk setiap tahunnya.
Selanjutnya, kepada rekan-rekan media, asisten I bidang pemerintahan, Drs. Amiruddin menjanjikan pertemuan dengan Bupati Aceh Tamiang, H Mursil dapat dilaksanakan setelah ibadah shalat Jum'at.
Setelah menerima penjelasan tersebut, para wartawan kembali melanjutkan aksi damainya di gedung DPRK Aceh Tamiang dan disambut oleh Ketua DPRK, Suprianto dan Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur.
Mewakili para aksi damai, Amnurdani juga menyampaikan orasinya atas rasa kekecewaannya terhadap pemerintah Aceh Tamiang, karena selama ini Bupati tidak merespon atas surat audensi yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu kepada Bupati H. Mursil.
Bahkan, Amnurdani juga meminta pimpinan DPRK Aceh Tamiang agar dapat mendampingi para wartawan untuk bertemu dengan Bupati Mursil yang telah dijanjikan pada pukul 14.00 Wib bakda shalat Jum'at.
"Amnurdani menegaskan, kami tidak ingin di bola-bolain oleh kedua belah pihak yang saling menyalahkan dalam pemangkasan anggaran untuk media," tegas Amnurdani.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto, ST secara tegas menyampaikan, bahwa pihaknya bersedia untuk mendampingi para wartawan untuk bertemu dengan Bupati Aceh Tamiang setelah shalat Jum'at nantinya.
Kita mendukung aspirasi yang disampaikan para wartawan Aceh Tamiang dan mari sama- sama kita perjuangkan, " sebut Suprianto sembari di aminkan oleh para peserta aksi damai.
Usai mendapatkan pernyataan pimpinan DPRK Aceh Tamiang, para wartawan mengapresiasi pimpinan dewan yang telah mendukung tuntutannya.
Kemudian, puluhan wartawan tersebut membubarkan diri dari teras gedung DPRK Aceh Tamiang setelah pimpinan dan wakil Ketua DPRK membubuhi tanda tangannya di Spanduk yang bertuliskan Solidaritas Wartawan Aceh Tamiang.
Sesuai jadwal yang telah dijanjikan sekira pukul 14.00 Wib bakda shalat Jum'at, para wartawan kembali kembali mendatangi Kantor Bupati untuk menghadiri jadwal pertemuan bersama Bupati dan Ketua DPRK di aula Setdakab Aceh Tamiang.
Dalam pertemuan di aula Setdakab Setdakab setempat, Bupati Aceh Tamiang, H Mursil di dampingi Wakil Bupati T. Insyafuddin, menyampaikan, dalam hal ini saya tidak menyalahkan siapa siapa, tapi marilah kita ambil hikmah dan pelajaran dari aksi damai yang dilakukan insan pers.
Semua persoalan bisa si selesai secara musyawarah dengan komunikasi yang lebih baik dan jika ingin bertemu Bupati tidak harus terjadwal tetapi langsung datang kekantor, bila tidak ada Bupati dapat disampaikan melalui Wakil Bupati Aceh Tamiang, ungkap Mursil.
Ditegaskannya, terkait aspirasi para Wartawan terutama tentang dana operasional untuk wartawan, tentunya kami harus mencari solusi untuk penempatan anggarannya. " Termasuk juga biaya langganan koran di SKPK," ungkap Bupati.
Saat ini, kondisi APBK Aceh Tamiang sangat memprihatinkan karena terjadinya pemotongan anggaran, termasuk kegiatan-kegiatan SKPK banyak yang di potong akibat refokusing, namun demikian aspirasi para wartawan tetap di tampung, sebutnya mengakhiri. (Sumarsono)
