Acehpress.com, SINGKIL | Hakekat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan layanan publik. Tujuannya membekali peserta didik dengan keterampilan dasar dan khusus.
Demikian disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil, Dr. Asbaruddin, MM., M.Eng, dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM, Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Aceh, Azizah, S.Pd, M.Pd, belum lama ini.
"Sehingga mempunyai kemampuan melakukan pekerjaan secara produktif dan mampu mengadopsi teknologi baru untuk melakukan pekerjaan dengan harapan bisa bekerja di industri, Dunia Usaha atau Dunia Kerja," ujar Asbaruddin.
Dikatakan, jika dikaitkan dengan tuntutan Industri, dunia kerja/dunia industri, SMK harus menyesuaikan gaya belajar (learning style) tertentu agar kompetensi yang diharapkan dan dapat link and match dengan kebutuhan kompetensi yang diharapkan.
"Pendidikan SMK harus berbasis Kerja, sebagai kegiatan belajar yang menggunakan situasi belajar tertentu dan terkait langsung dengan pekerjaan," katanya.
Hal ini menunjukan bahwa gaya belajar berorientasi kerja (work based learning) cocok diterapkan di sekolah menengah kejuruan, pendidikan kejuruan identik pengertiannya dengan pendidikan berbasis pekerjaan dan berkaitan langsung dengan penyiapan seseorang untuk memasuki dunia kerja.
"Ini pula sudah sesuai dengan amanah UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
Konsep pendidikan SMK di Aceh harus berubah dari model konvensional ke konsep link and match," terangnya.
Artinya, kata Asbaruddin,betul-betul memiliki keterkaitan dan cocok dengan dunia usaha dan industri.
"Kita harus berubah dari pendekatan supply driven ke demand driven, pendidikan berbasis sekolah (school based program) ke pendidikan sistem ganda (dual based system), pembelajaran berbasis mata pelajaran (subject centre learning) ke pembelajaran berbasis kompetensi (competency based learning), narrow based ke broad based, sistem pendidikan formal yang kaku ke sistem multi entry-multy exit," rinci Asbaruddin.
Menurutnya, sistem yang tidak menghargai keahlian terdahulu ke sistem mengakui keahlian terdahulu (recognition of prior learning).
"Sistem yang memisahkan pendidikan dengan pelatihan kejuruan ke sistem yang mengintegrasikan pendidikan dan latihan kejuruan terpadu," tuturnya.
Sistem terminal ke sistem berkelanjutan, pola manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri atau desentralisasi, ketergantungan biaya sepenuhnya pada pemerintah pusat ke swadana dengan subsidi pemerintah.
Disebutkan, 16 dasar philosifi pendidikan kejuruan yang dirumuskan oleh Prosser (1928), 5 diantaranya:
Pertama, pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan dimana dia kelak bekerja.
Kedua, pendidikan kejuruan hanya akan efektif jika tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di dunia kerja.
Ketiga, pendidikan akan efektif jika melatihkan kebiasaan berfikir dan bekerja seperti yang dilakukan dalam pekerjaan.
Keempat, pendidikan kejuruan akan efektif bila pengalaman dalam bentuk kebiasaan kerja dan berfikir yang benar diulang-ulang sehingga tepat seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
Terakhir, pembentukan nilai-nilai dan kebiasaan pada siswa akan efektif jika diberikan pada pekerjaan yang sama.
Peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat Aceh.
Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Krisis ekonomi memberikan pengalaman bahwa negara-negara yang mempunyai kualitas SDM yang baik akan lebih cepat bangkit dari krisis.
Sementara negara yang memiliki SDM yang tidak baik akan mengalami kesulitan berkepanjangan dalam menghadapi krisis ekonomi bahkan dapat mengakibatkan krisis multidimensional.
"Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat penduduknya. Dengan demikian negara berkembang seperti Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM berkualitas. Namun tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan," paparnya.
Investasi SDM yang dilakukan negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil. Dampak investasi SDM negara maju mampu melebihi dampak investasi fisik.
Dengan demikian, sambung Asbaruddin, dana yang digunakan untuk investasi SDM relatif lebih sedikit dibandingkan investasi fisik untuk menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi yang sama.
Memasuki era global banyak paradigma baru bermunculan dan memerlukan pertimbangan serta perhatian yang seksama.
Lingkungan bisnis global akan menjadi semakin kompleks, dinamis, dan bermunculan berbagaim konflik kepentingan. Hard competence (hard skills) seperti pemahaman tentang bidang pekerjaan fungsional atau area tertentu, tidak lagi mencukupi bagi seorang tenaga kerja.
Kurikulum SMK Aceh Islami “New Model sekolah Produksi” Model sekolah produksi merupakan pengembangn lebih lanjut dari sekolah kejuruan.
"Kita dapat membedakan sekolah produksi dalam tiga model dasar yaitu, Sekolah produksi sederhana, Sekolah produksi yang berkembang, Sekolah produksi yang berkembang dalam bentuk pabrik sebagai tempat belajar," imbuhnya menyebutkan.
Sekolah dapat memilih sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya. Contohnya model ketiga, yaitu sekolah produksi yang berkembang dalam bentuk pabrik tempat belajar (Production Training Coorporation) dan Pendidikan yang berbasis kerja (Work Base Learning).
"Model ini disebut pula dengan model Unit Produksi atau Teaching Factory yang sekarang disebut pula dengan istilah sekolah Pusat Keunggulan (PK) diistilahkan pula dengan COE (Centre of Exellence). Penyelenggaran model ini memadukan sepenuhnya antara belajar dan bekerja," jelasnya lagi.
Bentuk organisasinya menunjukan sifat perusahaannya, sedangkan taraf simulasinya setingkat dengan pembuatan barang jadi yang modern. Tenaga pengajarnya terdiri dari para pakar dan insinyur yang berminat dan berbekal ilmu pendidikan dan telah ditempa terlebih dahulu.
CoE atau PK merupakan salah satu inovasi dalam upaya pemberdayaan SMK agar lebih bermutu. Prinsip ini menempatkan SMK selain sebagai penghasil lulusan yang merupakan calon tenaga kerja yang handal dan kompeten juga berperan sebagai penghasil produk maupun jasa yang layak jual selanjutnya menjadikan tamatan SMK yang dapat menjadi wirausahawan.
Prinsip selanjutnya, katanya, tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahan Yang Islami Pada SMK.
"Pergub ini membungkus kurikulum nasional secara menyeluruh dengan Al-qur`an dan Hadist serta menambahkan satu standar ke sembilan yang disebut unit produksi Eduteknoprenuer Islami," lanjut Asbaruddin.
Kurikulum Islami yang hanya ada di Aceh ini tentu mendekatkan pendidikan SMK lebih baik dari SMK lain di Indonesia.
Diharapkan dengan model Eduteknoprenuer Islami (Pendidikan berbasis Teknologi dan Kewirausahan Islami) ini pendidikan SMK semakin mudah mencapai tujuannya.
"Sekolah SMK Aceh wajib mengembangkan unit usaha baik penghasil produk maupun jasa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam aplikasi pembelajaran terintegrasi, siswa belajar sekaligus turut berperan dalam kegiatan memproduksi barang yang layak jual sebagai produk Unit Produksi Eduteknoprenuer Islami," pungkasnya.
Secara ekonomis, tambahnya, unit ini akan mampu mendukung pembiayaan pendidikan di SMK sehingga proses pendidikan dapat lebih bermutu.
"Oleh sebab itu kita membangun SMK dengan konsep Eduteknoprenuership (Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Kewirausahaan) di Aceh," tambahnya.
Dikatakan lagi, kurikulum SMK Aceh yang berbasis Islami, yang menggabungkan teknologi, kewirausahaan, saat ini SMK Aceh harus mampu melakukan memenuhi kebutuhan pasar, SMK Aceh akan menjadi motor penggerak perekonomian Aceh.
"SMK diharapkan segera memiliki Industri murni dalam bentuk pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD), sehingga mampu memproduksi sesuai permintaan pasar dan permintaan kompetensi keahliannya," paparnya.
Sambil menunggu terbentuknya PPK BLUD, SMK Aceh boleh membuka Unit Produksi dengan pola Gratis, hal ini dapat membantu pembiayaan bahan habis pakai yang wajib dikeluarkan bila kita melakukan praktek-praktek kejuruan.
Masih menurutnya, Kurikulum Aceh berdiri pada pondasi yang kuat dan memiliki payung hukum yang kuat seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 66 Tahun 2019.
Kurikulum ini dapat memberikan solusi terhadap pengangguran, pemenuhan penyedian barang dan jasa, dan yang terpenting dapat menyiapkan generasi yang mampu membuka usaha baru yang Islami.
Akhinya sambal berikhtiar dan berdoa kita beharap setiap SMK Aceh mampu melaksanakan Kurikulum SMK Aceh yang berdasarkan Qanun Aceh, Pergub Aceh.
"Dan setiap sekolah dapat menyiapkan potensi sekolah yang mampu melakukan produksi sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing," katanya mengakhiri. (*)
