Siapa Bilang Sekolah Tidak Bisa Kutib dari Wali, Baca ini Aturannya

Laporan: AYU author photo





Acehpress - . Banyak perbincangan di kalangan masyarakat tentang kutipan dari wali siswa yang dipersoalkan. Padahal orang tua berjuang mati matian cari untuk  kepentingan pendidikan anaknya.

Orang tua rela tidak makan asal anaknya bisa sekolah. Banyak orang tua berjuang untuk pendidikan anaknya.

Banyak kebutuhan sekolah yang tidak tertangani dengan uang BOS, sekolah meminta talangan dana kepada wali siswa melalui komite untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hal ini dibolehkan dari beberapa dasar hukum membolehkan meminta sumbangan untuk kemajuan sekolah antara lain:


1. UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidkan nasional pada bab IV, pasal 9 masyarakat tentang berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan dan bab V pasal 12 ayat 2 setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pada bab I pasal 2 pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemda dan Masyarakat.

Pada Bab IV pasal 48 tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/ atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, c, e ditujukan untuk 
1) menutupi kekurangan pendanaan satuan Pendidikan dalam memenuhi SNP,
 2) Mendanai program peningkatan mutu satuan Pendidikan diatas SNP.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pada Bab XI kewajiban peserta didik pasal 169 ayat (1) peserta didik berkewajiban menanggung biaya pengelola dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban.

Pada Bab XIV peranserta masyarakat pada pasal 186 masyarakat dapat berperan serta dalam pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan perintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah diantar pasal 1 ayat 1.
Share:
Komentar

Berita Terkini