Para Pimpinan Lembaga Penegakan Hukum di Aceh dimaksud terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar’iyah, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh.
e-Berpadu (elektronik Berkas Pidana Terpadu) merupakan digitalisasi administrasi perkara pidana dalam rangka mewujudkan peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Dengan penerapan aplikasi ini diharapkan proses administrasi dan birokrasi penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi putusan bisa lebih cepat dan tepat.
“Dengan Kesepakatan Bersama ini, kita dapat mendorong implementasinya mulai dari tingkatan para penegak hukum di kabupaten/kota hingga pada level kita di provinsi. Sehingga dengan penerapan e-Berpadu, maka proses birokrasi penegakan hukum bisa lebih cepat, tepat, transparan, dan bersih dari KKN”, ujar Dr. H. Suharjono, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam kata sambutannya.
Pada kesempatan tersebut, secara khusus pula KPT menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kapolda yang telah menyediakan tempat dan lain-lainnya, serta beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Teknis e-Berpadu yang telah melakukan pembahasan draft kerjasama dan kordinasi dengan para pejabat penegak hukum, sehingga acara hari ini bisa terselenggara secara khidmad.
Dalam kegiatan penandatanganan bersama tersebut, turut pula dihadiri oleh para pejabat dari keenam instansi penegakan hukum. Antara lain hadir : Wakapolda, Irwasda, Aspidum, Aspidsus, Hakim Tinggi, Panitera, Kabid BNN serta para Kadiv dari Kumham Aceh.
Demikian siaran pers yang kami terima dari Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
