Kegiatan tersebut dilakukan di kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Jumat (14/4) di Banda Aceh. Turut hadir Ditlantas Polda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, dan pihak Jasa Raharja.
Pihak Ombudsman memandang perlu melakukan pengawasan terhadap posko mudik, supaya dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat arus mudik.
"Kami berharap pelayanan saat arus mudik harus menjadi perhatian kita semua, khususnya pelayanan keamanan," sebut Dian Rubianty Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh.
Selain itu, pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, kelistrikan, juga harus menjadi perhatian selama mudik lebaran, lanjut Dian.
Pihak kepolisian yang dihadiri langsung oleh Kombespol Muji Ediyanto Ditlantas Polda Aceh dalam rapat koordinasi tersebut juga menyampaikan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan untuk arus mudik tahun 2023 ini.
Beberapa langkah telah dilakukan, seperti melakukan identifikasi titik rawan kecelakaan, titik kemacetan, serta mendirikan posko pelayanan.
"Ada beberapa titik longsor seperti di Aceh Besar dan Bireuen, ini harus menjadi perhatian para pengguna jalan," papar Muji.
"Kemudian titik kemacetan di daerah wisata, seperti di Ule Lheu Banda Aceh, titik nol kilometer di Sabang, serta danau laut tawar di Takengon. Pada lokasi ini kita antisipasi dengan menempatkan personil untuk mengatur lalu lintas," tambah Muji.
Dedi Leksmana, Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Aceh mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap perangkat yang digunakan saat mudik lebaran.
"Kita juga melakukan pemantauan terhadap terminal type B di daerah, supaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujar Dedy dalam rakor tersebut.
Sementara itu, pihak Jasa Raharja juga menyampaikan bahwa selalu melakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait. Khususnya dengan perbankan dan kesehatan.
"Pelayanan selama mudik lebaran tetap kita berikan kepada masyarakat, kita juga selalu melakukan komunikasi dengan para pihak, khususnya dengan instansi kesehatan dan perbankan," ungkap Regy Kepala Cabang Jasa Raharja Aceh.
