Menurutnya harapan tersebut berdasarkan dengan prestasi yang telah di capai oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2022 lalu.
Dimana prestasi itu berupa realisasi belanja pada tahun dengan angka Rp 15,77 tiliun atau 94,1 persen berbanding jauh dari tahun 2021 yang hanya mencapai 83 persen.
"Ini sebuah langkah baik bagi kinerja Pemerintah Aceh ke depan. Hal ini juga dikarenakan ada upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh, sehingga realisasi anggaran lebih tinggi," kata Azhari saat enyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ( LKPA) Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Senin (27/2/2023).
Dia melanjutkan untuk realisasi capaian pendapatan tahun 2022 juga mencapai target yaitu 13,83 triliun atau 103,16 persen.
“Jadi baik realisasi pendapatan maupun belanja, secara nasional kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Aceh masuk 10 besar nasional. Kalau realisasi belanja besar, maka Silpa akan kecil,” ungkapnya.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sambung Azhari, juga meningkat dari target yang sebenarnya.
"PAD kemarin kita targetkan 2,5 triliun, tapi realisasinya mencapai 2,9 triliun. Jadi ada 4 ratus miliar surplus pendapatan,"katanya.
Oleh sebab itulah pihaknya berharap Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023.
"Kita harap ditahun ini kita dapat WTP dari BPK,"ujarnya. (ADV)
