Tampak Kapolres Lhokseumawe menyematkan pita tanda operasi kepada tiga perwakilan masing-masing dari satuan TNI-Polri dan Instansi terkait .
Kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut di hadiri Forkopimda setempat serta diikuti peserta apel dari personil Polres Lhokseumawe, Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Bataliyon B Pelopor, Satpol PP-WH, Dishub, Senkom, Pomal dan Pomad setempat.
Membacakan amanat Kapolri, Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto menyampaikan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpras operasi mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar
Lanjut, Kapolres, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa
"Hal ini sebagaimana penyampaian presiden Joko Widodo bahwa " tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama,
ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita masa depan negara kita"ungkapnya.
Oleh sebab itu, sebut Kapolres, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI dan instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menggelar operasi mantap Brata tahun 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024
yang diikuti oleh 261.695 personil di seluruh Indonesia seluruh tahapan Pemilu.
Lanjutnya, Operasi mantap Bratap 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Selanjutnya, Kapolri juga menekankan, pentingnya mapping dan penyelesaian potensi konflik sosial hingga ke akar masalah serta antisipasi daerah rawan pemilu, antisipasi aksi terorisme serta penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dengan profesional dan transparan"pungkasnya.
