Hal tersebut diungkapkan oleh Dian Rubianty Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh melalui Ilyas Isti Kepala Bidang Pencegahan pada Kamis (12/10) di Banda Aceh.
Berdasarkan informasi, bahwa pihaknya telah melakukan penilaian di dua puluh tiga kabupaten/kota di Aceh. Sementara untuk Provinsi Aceh, saat ini sedang dalam proses penilaian oleh tim di lapangan.
Selain melakukan penilaian terhadap standar pelayanan, pihak Ombudsman juga melakukan wawancara dengan pemberi layanan dan masyarakat penerima layanan.
"Saat ini kita sedang fokus penilaian ke Pemda, sekarang sedang proses input data," ujar Dian.
Dian menambahkan untuk hasil, kemungkinan akan keluar pada pertengahan bulan November nanti.
Selain berfokus pada penilaian, tentunya pihak Ombudsman juga tetap melayani masyarakat yang membuat laporan, baik yang datang langsung maupun penyampaian laporan melalui berbagai kanal pengaduan lainnya.
"Masyarakat tetap kita layani seperti biasa, baik yang lapor ataupun konsultasi," lanjut Dian.
Berdasarkan data, ada sekitar 50 laporan yang masuk ke Ombudsman Aceh pada triwulan ini. 20 merupakan laporan masyarakat, yang lainnya merupakan konsultasi non laporan, dan tembusan yang disampaikan ke Ombudsman.
"Jadi dari 20 laporan tersebut, 6 laporan sedang dalam proses, dan ada yang di tutup karena tidak memenuhi syarat formil dan materil," sambungnya lagi.
Laporan rata-rata yaitu terkait dugaan penundaan berlarut yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan.
"Dengan segala keterbatasan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik pelayanan kepada masyarakat maupun kegiatan lainnya," pungkas Dian Rubianty.
