Kinerja sektor jasa keuangan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh di mana tingkat inflasi Oktober 2023 sebesar 1,65 persen (yoy) lebih baik dari inflasi September 2023 sebesar 1,83 persen (yoy).
Per September 2023, jumlah entitas Bank Umum Syariah sebanyak 7 entitas dengan 328 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 6 entitas dengan 25 kantor, 14 entitas BPR/BPRS dengan 55 kantor. Total jumlah ATM BUS/UUS di Aceh mencapai 1.155 unit dan akan terus bertambah sejalan dengan Rencana Bisnis Bank yang akan menambah sekitar 400 unit ATM di 2024 untuk memenuhi peningkatan transaksi dan kelancaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut.
Selanjutnya, pada Industri Jasa Keuangan Non-Bank (IKNB) terdapat 21 entitas perusahaan pembiayaan dengan 76 kantor, 26 entitas perusahaan asuransi dengan 43 kantor, 1 entitas perusahaan pegadaian dengan 61 kantor, 2 entitas BPJS dengan 32 kantor, 2 entitas LKMS dengan 2 kantor, 1 enitas Dana Pensiun dengan 1 kantor, 1 entitas perusahaan modal ventura dengan 1 kantor, 2 entitas perusahaan penjaminan dengan 3 kantor, dan 1 PNM dengan 14 kantor.
Dari sisi entitas Pasar Modal, terdapat 6 entitas perusahaan sekuritas dan 18 galeri investasi.
LJK di Aceh menunjukkan komitmen bersama untuk mengembangkan jaringan kantor dan layanan (termasuk ATM dan aktivitas lainnya) dalam rangka mendorong perekonomian di Aceh serta program-program pemerintah dan kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) di Aceh terus tumbuh, di mana pada Oktober 2023 pembiayaan tumbuh 12,38 persen yoy menjadi Rp37,75 triliun dan tumbuh 0,74 persen yoy dari bulan September 2023 sebesar Rp37,48 triliun. Pertumbuhan pembiayaan Oktober 2023 jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan nasional posisi Oktober 2023 sebesar 8,99 persen.
Financing to Deposit Ratio (FDR) BU di Aceh pada Oktober 2023 tercatat 91,46 persen (posisi September 2023: 94,01 persen) atau masih lebih tinggi dari LDR/FDR BU nasional sebesar 84,19 persen disebabkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 3,54 persen (mtm) dari Rp36,86 triliun menjadi Rp41,28 triliun.
Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BU di Aceh sebesar 1,78 persen (September 2023: 1,80 persen) atau lebih baik dari rasio NPF BU nasional sebesar 2,42 persen. Rasio risiko atas kredit (Loan at Risk/LaR) BU di Aceh sebesar 6,23 persen, turun dari bulan sebelumnya sebesar 6,38 persen yang mencerminkan kinerja pembiayaan perbankan di Aceh semakin baik.
Pembiayaan kepada sektor konsumtif turun dari bulan sebelumnya, sejalan dengan peningkatan porsi pembiayaan produktif, di mana porsi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja Oktober 2023 sebesar 17,81 persen (September 2023: 18,01 persen) dan porsi pembiayaan investasi sebesar 14,26 persen (September 2023: 14,02 persen), sehingga porsi pembiayaan konsumsi turun menjadi 67,93 persen (September 2023: 67,97 persen).
Hal yang sama pada porsi pembiayaan kepada UMKM meningkat menjadi 28,06 persen (September 2023: 28,01 persen). Penyaluran pembiayaan pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) masih mendominasi sebesar 57,96 persen (September 2023: 57,95 persen), porsi tersebut terus turun dari Agustus 2023 sebesar 58,36 persen.
Sementara, porsi pembiayaan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,45 persen (September 2023: 14,60 persen), pembiayaan sektor kepemilikan rumah tinggal sebesar 7,47 persen (September 2023: 7,50 persen), pertanian perburuan dan kehutanan sebesar 5,94 persen (September 2023: 5,86 persen) serta industri pengolahan dan kepemilikan kendaraan bermotor menjadi masing-masing 3,33 persen dan 2,19 persen (September 2013: 3,32 persen dan 2,21 persen).
Rentabilitas BU Oktober 2023 terjaga positif tercermin dari rasio ROA sebesar 2,76 persen sama dengan September 2023 dengan kondisi likuiditas yang kuat tercermin dari rasio Current Account to Saving Account yang tinggi sebesar 75,88 persen sama dengan September 2023 yang turut mempengaruhi efisiensi pada BU di Aceh.
Kinerja intermediasi BPR/BPRS di Aceh terus terakselerasi di mana pembiayaan pada Oktober 2023 tumbuh sebesar 18,76 persen (yoy) menjadi Rp701 miliar diikuti dengan peningkatan DPK sebesar 4,64 persen (yoy) menjadi Rp554 miliar.
Rasio pembiayaan (Financing to Deposit Ratio/FDR) BPR/S di Aceh pada Oktober 2023 telah optimal mencapai 126,49 persen dengan rasio NPF sebesar 8,28 persen, di mana rasio NPF tersebut selalu lebih rendah dibandingkan dengan rasio NPF BPR/BPRS nasional sebesar 9,97 persen.
Porsi pembiayaan Modal Kerja sebesar 53,19 persen dari total pembiayaan (September 2023: 55,25 persen), diikuti dengan Konsumsi sebesar 30,09 persen (September 2023: 30,00 persen) dan Investasi sebesar 17,13 persen (September 2023: 16,92 persen). Selanjutnya, porsi penyaluran BPR/S kepada UMKM tercatat sebesar 78,35 persen (September 2023: 78,02 persen) dan kepada non-UMKM sebesar 21,38 persen (September 2023: 21,98 persen).
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar masih didominasi oleh sektor perdangan besar dan eceran sebesar 32,70 persen (September 2023: 32,52 persen), diikuti oleh sektor bukan lapangan usaha lainnya serta rumah tangga sebesar 29,68 persen (September 2023: 30,00 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 9,05 persen (September 2023: 9,01 persen).
Perkembangan aktivitas usaha BPRS di Aceh berkembang dengan baik, dimana telah terdapat beberapa BPRS yang melakukan kerja sama dengan perusahaan fintech peer to peer lending syariah dan melakukan pembiayaan sindikasi antar BPRS untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan modal kerja di Aceh.
Perkembangan Pasar Modal
Jumlah investor dengan identitas dari Aceh terus meningkat dan pada Oktober 2023 jumlah investor sebanyak 133.054 Single Investor Identification /SID (meningkat 1,36 persen dari bulan September 2023 sebanyak 131.268 SID) serta SID saham sebanyak 50.258 (meningkat 2,13 persen dari SID bulan September 2023 sebanyak 49.222).
Sementara, dari sisi jumlah kepemilikan saham tercatat sama dari jumlah kepemilikan saham pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp762 miliar dengan net buy di Oktober 2023 sebesar Rp545 miliar atau mengalami peningkatan dari September 2023 sebesar Rp537 miliar yang memperlihatkan transaksi saham lebih aktif dari bulan sebelumnya.
Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Aceh pada September 2023 tercatat sebesar Rp1,150 miliar sedikit meningkat sebesar 0,40 persen dari periode Agustus 2023 sebesar Rp1,145 miliar.
Pelaku usaha di Aceh mulai bergerak untuk mendapatkan sumber dana usaha modal kerja dengan memanfaatkan Pasar Modal sebagai alternatif sumber pendanaan, sehingga sudah terdapat 1 pelaku UMKM yang terdaftar dan memperoleh sumber modal kerja dari layanan urun dana Security Crowd Funding (SCF).
Perkembangan Sektor IKNB
Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi di Aceh selama periode Januari 2023 s.d. September 2023 mencapai Rp401 miliar yang terdiri dari premi asuransi jiwa sebesar Rp271 miliar (premi asuransi jiwa konvensional posisi Juni 2023) serta premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp130 miliar (premi asuransi umum konvensional posisi Juni 2023).
Perusahaan pembiayaan di Aceh juga mengalami peningkatan kinerja di mana piutang pembiayaan September 2023 tumbuh sebesar 13,21persen (yoy) (posisi Agustus 2023 tumbuh 16,81 persen (yoy) menjadi Rp4,43 triliun dengan rasio NPF terkendali pada Oktober 2023 sebesar 1,38 persen sedikit naik dari bulan sebelumnya sebesar 1,38 persen (Agustus 2023).
Perusahaan dana pensiun mencatat jumlah investasi pada Agustus 2023 sebesar Rp835 miliar dengan nilai aset Rp850 miliar atau tumbuh dibandingkan dengan Desember 2022 dengan jumlah investasi Rp741 miliar (12,69 persen) dan nilai aset sebesar Rp777 miliar (9,41 persen).
Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada September 2023 di Aceh sedikit mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023, di mana total aset September 2023 sebesar Rp52,73 miliar (turun 5,32 persen dari Agustus 2023) dan pembiayaan September 2023 sebesar Rp31,75 miliar (turun 2,34 persen dari Agustus 2023) namun rasio NPF membaik menjadi 2,14 persen (Agustus 2023: 2,27 persen).
Kinerja fintech peer to peer lending (pinjaman online) yang terdaftar di OJK dengan identitas nasabah dari Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun dengan akumulasi pembiayaan sejak awal fintech sampai dengan Agustus 2023 (sebelum dikurangi pembayaran angsuran) mencapai Rp2 triliun dengan outstanding (baki debet) pembiayaan sebesar Rp115 miliar (turun 10,89 persen dari Juli 2023 sebesar Rp129 miliar).
Penurunan outstanding pembiayaan diikuti dengan penurunan risiko kredit dari pembiayaan bermasalah (TWP90) pada Agustus 2023 sebesar 1,04 persen (Juli 2023: 1,92 persen), meskipun tingkat risiko TWP90 dimaksud masih lebih rendah dari nasional sebesar 2,88 persen.
OJK senantiasa mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan layanan fintech lending berizin dari OJK dan memperhatikan kemampuan membayar, memahami syarat dan ketentuan, termasuk bunga/marjin, denda serta rincian biaya yang dikenakan. Selanjutnya, melalui berbagai sosialisasi dan media kampanye, juga telah disampaikan hak akses fintech lending berizin hanya diberikan 3 jenis akses ke handpone (HP) konsumen, yaitu CAMILAN (Camera, Microphone dan Location).
Sehingga, jika terdapat platform fintech yang meminta lebih dari 3 jenis akses tersebut, maka terindikasi fintech lending ilegal atau tidak berizin di OJK.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sampai 28 November 2023, OJK Aceh telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan sebanyak 57 kegiatan dengan capaian peserta sebanyak 11.549 peserta. Konten media sosial OJK (instagram: @ojk_aceh) sebanyak 509 konten dengan jangkauan audiens sebanyak 19,1 ribu reached audience.
Hal yang sama dengan peningkatan pemberian layanan informasi debitur (iDEB) mencapai 830 layanan (per 25 Oktober 2023: 610 layanan), selanjutnya jumlah pengaduan yang disampaikan oleh nasabah/masyarakat di wilayah Aceh sampai dengan 28 November 2023 tidak mengalami peningkatan yaitu masih sebanyak 34 pengaduan yang terdiri dari 21 pengaduan perbankan dan 13 pengaduan IKNB, serta belum terdapat pengaduan terkait Pasar Modal. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan melalui internal dispute resolution oleh PUJK yang menurun menjadi 13 pengaduan dari periode Juni 2023 sebayak 15 pengaduan. Selanjutnya, pengaduan yang masuk dalam LAPS SJK turun menjadi 15 sengketa (Juni 2023: 16 sengketa).
OJK Aceh memprioritaskan penyelesaian pengaduan konsumen dan ke depannya akan melaksanakan fungsi pengawasan perilaku PUJK (Market Conduct) dalam upaya menciptakan LJK yang berintegritas serta menjadi salah satu upaya dalam menurunkan tingkat pengaduan konsumen.
Perkembangan TPAKD
OJK terus melakukan kegiatan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi dan business matching, sampai dengan 28 November 2023 sebanyak 57 kegiatan dengan total jumlah peserta sebanyak 11.549 orang.
Mengusung sembilan program TPAKD Aceh di tahun 2023, yaitu business matching; kegiatan penyaluran pembiayaan; digitalisasi keuangan; pengembangan desa wisata; pengembangan aplikasi kewirausahaan; pendirian LKMS; sosialisasi keuangan syariah dan pasar modal serta peningkatan rekening pelajar dan investor muda. Sebagian besar program TPAKD Aceh telah dilaksanakan dan beberapa di antaranya sedang berproses dalam perizinan.
Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) telah dilakukan oleh TPAKD Kota Langsa di Desa Cinta Raja, Langsa dan ke depannya akan diusulkan untuk direplikasi oleh TPAKD Kabupaten/Kota lainnya, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian serta menurunkan tingkat kemiskinan desa.
Dalam beberapa hari ke depan, OJK Aceh juga akan melaksanakan Rapat Koordinasi TPAKD kepada Provinsi dan 23 Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi program TPAKD 2023 dan membahas lebih lanjut program TPAD di tahun 2024.
Sepanjang 2023 sampai dengan posisi Oktober 2023, tercatat peningkatan jumlah rekening pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan jumlah rekening simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Aceh (BUS/UUS & BPR/S) meningkat 13,05 persen (posisi Agustus 2023 meningkat 11,24 persen) dari 7,24 juta menjadi 8,19 juta rekening dengan total DPK posisi Oktober 2023 mencapai Rp41,28 triliun.
Selanjutnya, jumlah rekening pembiayaan perbankan di Aceh (BUS/UUS & BPR/S) meningkat 12,85 persen (posisi Agustus 2023 10,62 persen) dari 415,60 ribu rekening menjadi 468,99 ribu dengan total pembiayaan posisi Oktober 2023 mencapai Rp37,75 triliun.
Hal yang sama terjadi pada perusahaan pembiayaan (finance) di Aceh yang juga mengalami peningkatan jumlah rekening pembiayaan sebesar 16,61 persen (posisi Agustus 2023 meningkat 13,10%) dari 242,46 ribu rekening menjadi 282,74 ribu. Sedangkan jumlah SID pasar modal meningkat 16,26 persen (posisi Agustus 2023 meningkat 12,95 persen) dari 114,45 ribu SID menjadi 133,05 ribu SID.
